InMendagri Nomor 04/2021 Tentang Perpanjangan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021

oleh -53 views

Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Februari 2021.

Dalam diktum KELIMA BELAS Inmendagri ini disebutkan, bahwa Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 6 (enam) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

Lalu pada diktum KEENAM BELAS disebutkan Kepada:

a- Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi Covid-19 Satgas Penanganan Covid-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal berikut:

  1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
  2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19; dan
  3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19,

b- Gubernur dan Bupati/Walikota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Lalu pada diktum terakhir, yaitu KETUJUH BELAS, ditegaskan bahwa Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021 dan pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2021, tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *