,

Kenapa PPKM Diperpanjang? Ini Alasannya

oleh -143 views

Satu pekan pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, hasil evaluasinya menunjukkan belum ada perubahan yang signifikan. Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku, pada Kamis sore (21/01/2021) di Media Center, Graha BNPB, Jakarta. Oleh karenanya Jubir menyatakan pelaksanaan intervensi ini memerlukan perpanjangan waktu untuk dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi dalam perubahan situasi ke arah yang lebih baik.

“Evaluasi ini juga mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum mampu menimbulkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab terhadap perubahan perilaku terhadap masyarakat,” kata Jubir.  Apabila masyarakat belum mampu belajar dan menumbuhkan rasa tanggung jawab maka, lanjut Jubir, penurunan kasus hanya akan terjadi sesaat dan akan terjadi lagi setelah pembatasan kegiatan berakhir.

Menurutnya, pembatasan kegiatan yang saat ini dilakukan hendaknya dijadikan proses adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat dalam aktifitas sehari-hari. Kebiasaan baru ini harus dijalankan seterusnya sebagai upaya agar kita bisa tetap produktif di tengah pandemi.

Dalam kesempatan itu, Jubir menjelaskan bahwa total ada 73 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM. Jumlah ini sesungguhnya melebihi jumlah kabupaten/kota yang diwajibkan untuk melakukan PPKM. Hal ini terjadi karena ada sebanyak 28 kabupaten/kota yang berinisiatif untuk melakukan pembatasan kegiatan. Adapun kabupaten/kota tersebut adalah: Ciamis, Garut, Boyolali, Brebes, Klaten, Tabanan, Kuningan, Karangayar, Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Banjar, Gianyar, Ngawi, Lamongan, Sidoarjo, Klungkung, Blitar, Madiun, Cirebon, Karawang, Majalengka, Subang, dan Sukabumi.


baca: Reaksi Pascavaksinasi: Kebanyakan Hanya Pegal, Lapar, dan Ngantuk

Kemenag Menyerahkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac Ke Bio Farma


Satgas Penanganan Covid-19 Nasional mengapresiasi gubernur, bupati, dan walikota dari 28 provinsi dan kabupaten/kota ini yang telah berinisiatif melakukan PPKM, meskipun tidak masuk dalam kabupaten/kota yang wajib menjalankan. Hal ini tentunya perlu menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya yang perkembangan penanganannya sedang menunjukkan ke arah yang kurang baik. Karena inisiatif ini mencerminkan kepedulian serta kemauan pemerintah daerah di kabupaten dan kota tersebut untuk melindungi masyarakatnya.

Sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2021 bahwa daerah yang seharusnya melaksanakan  pembatasan ialah daerah dengan:

  • – presentase kasus aktif di atas 15,8%,
  • – presentase kematian di atas 2,87%,
  • – presentase kesembuhan di bawah 81,35%, dan
  • – presentasi keterisian BOR di atas 70%.

Berikut rangkuman keterangan Juru Bicara tentang hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 73 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sejak 11 Januari hingga 18 Januari 2021 lalu.

  • Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama satu minggu terlihat bahwa berdasarkan indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten/kota menurun, 3 kabupaten/kota tidak mengalami perubahan.
  • Berdasarkan indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan, 29 kabupaten/kota mengalami penurunan.
  • Berdasarkan indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten/kota mengalami penurunan, 36 kabupaten/kota mengalami peningkatan.
  • Berdasarkan presentase keterisian tempat tidur (BOR), sebanyak 6 dari 7 provinsi (atau sebanyak 66,32%) kabupaten/kota ini masih di atas parameter nasional.

“Hasil monitoring ini juga menjadi dasar keputusan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sampai dua minggu mendatang, sebagaimana yang secara resmi telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, mengingat dampak kebijakan “gas rem” ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal,” terang Prof. Wiku.

Wiku menyebutkan bahwa dampak dari intervensi kenaikan kasus selalu memakan waktu lebih lama dibanding dengan dampak pemicu penularan. Sehingga pelaksanaan kebijakan ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan perubahan signifikan terhadap kasus Covid-19 pada seluruh indikator yang ada. Satgas memohon kepada setiap daerah agar dapat menyesuaikan intervensi penanganan pandemi Covid-19 sesuai situasi dan kondisi terkininya.

Hasil monitoring dan evaluasi ini pun, imbuhnya, juga mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan pelaksanaan kebijakan ini termasuk mengobservasi kepatuhan protokol kesehatan di tingkatan yang spesifik, misalnya di area perkantoran maupun di komunitas. Sistem pemantauan per daerah dapat dikuatkan dengan pembentukan Satgas di tingkatan yang spesifik ini, yaitu di kantor dan komunitas. “Jangan ragu untuk melakukan pendisiplinan karena satgas daerah maupun posko dilindungi oleh negara secara hukum. Mohon untuk masyarakat bisa kooperatif dengan operasi yang akan dilakukan selama periode pembatasan kegiatan ini,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diperpanjang selama 2 minggu, dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Kamis (21/01/2021).

Perpanjangan tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM tahap pertama pada periode 11-25 Januari 2021.

“Bapak Presiden meminta agar (Pemberlakuan) Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dilanjutkan, dari tanggal 26 (Januari) sampai dengan tanggal 8 Februari (2021),” ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *