,

Satgas: PPKM Mikro Bukan Pelonggaran Tanpa Dasar

oleh -63 views

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan Posko Tangguh Covid-19, berlaku efektif mulai tanggal 9 hingga 22 Ferbruari 2021. Hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (In Mendagri) No. 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro, bersamaan dengan diaturnya PPKM kabupaten/kota.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pada prinsipnya aturan PPKM kabupaten/kota pada In Mendagri ini masih sama dengan In Mendagri No. 1 dan 2. Namun terdapat beberapa poin berbeda pada aturan terbaru ini. Diantaranya pembatasan pekerja, yang work from office (WFO) pengunjung restoran, kapasitas maksimalnya berubah dari 25 persen menjadi 50 persen

“Perlu saya tekankan, bahwa perubahan aturan pembatasan yang dilakukan, bukan semata-mata pelonggaran tanpa dasar, ” ungkapnya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM sebelumnya, upaya pembatasan makro saja bisa tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah perlu menerapkan strategi baru yang lebih berfokus kepada  pengendalian dalam skala mikro agar tepat sasaran.

Dalam In Mendagri No. 3 itu, juga mengatur mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi PPKM mikro yang akan dilakukan oleh Pos Komando (Posko) tingkat desa atau kelurahan. Posko akan melibatkan ketua RT serta Linmas, Babinsa, PKK, Posyandu, Dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan karang taruna.


baca: Tekan Kasus COVID-19, Pemerintah Terapkan PPKM Berbasis Mikro Mulai 9 Februari

Buah Kesabaran


Untuk skenario pengendalian PPKM Mikro ini akan dilakukan pos komando tingkat desa atau kelurahan. Posko akan melakukan pendataan hingga ke tingkat RT/RW dan asil olahan datanya, akan menghasilkan zonasi. Dan zonasi inilah yang akan menjadi dasar langkah pengendalian Covid-19 di masing-masing zona.

“Saya mohon dukungannya kepada seluruh aparat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penuh PPKM, karena seyogyanya keberhasilan program ini sangat bergantung keseriusan kita semua menjalani ini dalam rangka upaya mempercepat penanganan pandemi,” harap Wiku. Demikian dikutip dari laman covid19.go.id.

Sebagai masyarakat, mari kita mendukung kebijakan pemerintah ini. Terlebih sebagai seorang muslim, salah satu prinsip yang diajarkan dalam agama Islam adalah mentaati pemerintah dalam kebaikan. Ditambah lagi bahwa agama juga mengajarkan prinsip penjagaan jiwa dan kesehatan manusia, serta mencegah lebih baik daripada mengobati. Sambil kita iring dengan doa kepada Allah Ta’ala. Berdoa agar pendemi ini segera Allah angkat dari bumi, juga berdoa semoga Allah Ta’ala memberikan ketepatan langkah kepada pemerintah kita, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya memberikan hasil yang terbaik. Amin.

Dalam konferensi pers yang digelar oleh KPC-PEN yang diselenggaran secara daring, pada Senin, (08/02/2021), disampaikan pula sejumlah informasi antara lain:

Latar Belakang Kebijakan PPKM Mikro:

Perkembangan Jumlah Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat:

– Kumulatif Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 sampai dengan 7 Februari 2021: 1.157.837 orang

– Walaupun Kasus harian mulai menunjukkan penurunan, namun total kasus Covid-19 di 7 Provinsi Jawa Bali sebesar 66% dari total kasus nasional.

– Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate): 82,04% dan Tingkat Kematian  (Case Fatality Rate): 2,72%

– Positivity Rate masih tinggi, Positivity Rate Harian Covid-19 per 7 Februari 2021 mencapai 35,02% dan secara kumulatif mencapai 17,96%.

 

Pokok-Pokok Kebijakan PPKM Skala Mikro:

Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan PPKM Mikro Untuk Pengendalian Covid-19

  1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro), sampai dengan tingkat RT/RW.
  2. Pembentukan Pos Komando (Posko) di tingkat desa/kelurahan (Pos Jaga Desa/Kelurahan), di setiap Desa/Kelurahan yang diketuai Kepala Desa/Lurah.
  3. Pengaturan kembali pemberlakukan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Gubernur menjadi prioritas wilayah yang menerapkan PPKM Mikro.

Pemerintah Juga Melakukan Perubahan Kebijakan pengaturan Perjalanan Dalam Negeri dan Perjalanan International, untuk mengendalikan Covid-19.

  1. Penerapan protokol dan pengaturan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), yaitu pengetatan protokol kesehatan, kewajiban terkait testing (RT PCR/Antigen/GeNose), pelaksanaan tes acak, dan pembatasan saat libur panjang/keagamaan.
  2. Penerapan protokol dan pengaturan bagi Pelaku Perjalanan Internasional (PPI), yaitu larangan memasuki wilayah Indonesia bagi PPI WNA (kecuali dengan kriteria tertentu), pengetatan protokol kesehatan, kewajiban terkait testing (RT PCR), dan kewajiban karantina terpusat.
  3. Pelarangan bepergian ke luar kota (melakukan perjalanan jauh) bagi ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai/Staf BUMN, dan pekerja swasta, selama masa liburan panjang 12 14 Februari 2021

Tujuan PPKM Mikro:

Menekan Kasus Positif dan melandaikan kurva, sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Skenario Pengendalian ditekan pada level terkecil, yaitu Level RT/Rukun Tetangga).

Skenario Pengendalian:

  1. Memaksimalkan 3T;
  2. Isolasi pasien positif dan kontak erat;
  3. Pembatasan mobilitas dan pergerakan;
  4. Penyediaan kebutuhan pokok (bantuan beras dan masker).

Posko Jaga Desa/Kelurahan, melakukan:

Penanganan:

  • – Kesehatan (3T, Isolasi, Vaksinasi)
  • – Ekonomi
  • – Sosial

Pencegahan:

  • – Sosialisasi dan penerapan 3M
  • – Pembatasan Mobilitas

Pembinaan:

  • – Penegakan Disiplin
  • – Pemberian Sanksi
  • – Persuasi pembatasan kerumunan
  • – Perkuat solidaritas warga

Pendukung:

  • – Data
  • – Logistik
  • – Komunikasi
  • – Adminstrasi

 

Indikator Penerapan PPKM Mikro Tingkat RT

Pemberlakuan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT, terbagi dalam 4 jenis zonasi dengan skenario pengendalian yang menyesuaikan masing-masing zonasi, yakni zona hijau, zona kuning, zona oranye dan zona merah.

Zona Hijau artinya tidak ada kasus aktif

Kriteria: Jika tidak ada rumah di satu RT yang memiliki kasus positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir.

Skenario pengendalian:

  • – surveilans aktif,
  • – seluruh suspek dites, dan
  • – pemantauan kasus tetap berlansung secara berkala.

 

Zona Kuning, artinya Penularan komunitas rendah

Kriteria: Jika terdapat 1 sampai 5 di satu RT memiliki kasus konfirmasi positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir.

Skenario pengendaliannya: PPKM level Rumah Tangga

  • – Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, serta
  • – isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

 

Zona Oranye, artinya Penularan Komunitas Sedang

Kriteria: Jika terdapat 6 sampai 10 di satu RT memiliki kasus konfirmasi positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir.

Skenario pengendaliannya: PPKM level rumah tangga

  • – menemukan suspek dan pelacakan kontak erat,
  • – isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat,
  • – penutupan rumah ibadah berikut tempat umum lainnya kecuali yang menyangkut kegiatan esensial yang diatur dalam kebijakan PPKM Mikro.

 

Zona Merah artinya Penularan Komunitas Tinggi

Kriteria: Jika terdapat 6 sampai 10 di satu RT memiliki kasus konfirmasi positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir.

Skenario pengendaliannya yaitu

  • – menemukan suspek dan pelacakan kontak erat,
  • – isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat,
  • – tidak boleh berkumpul lebih dari 3 orang,
  • – penutupan rumah ibadah berikut tempat umum lainnya kecuali yang menyangkut kegiatan esensial
  • – membatasi mobilitas keluar rumah diatas jam 8 malam, serta
  • – kegiatan sosial ditiadakan

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *